 |
| Sumber : Kementerian PU |
Pemerintah
pusat akan membangun Sekolah Rakyat (SR) di Tanjung Alam, Kabupaten Tanah
Datar, Sumatera Barat, pada 2026 untuk memperluas akses pendidikan bagi anak
dari keluarga miskin dan rentan. Proyek ini telah mendapat persetujuan dari
Kementerian Sosial Republik Indonesia dan kini memasuki tahap persiapan
konstruksi fisik.
|
Persiapan
lapangan dan survei teknis oleh tim ahli, termasuk dari PT Nindya Karya, telah
dimulai sejak Februari 2026. Secara nasional, pembangunan fasilitas permanen
Sekolah Rakyat Tahap II ditargetkan rampung pada Juni 2026 dan mulai digunakan
pada tahun ajaran baru Juli 2026. Dilansir dari Antarasumbar, Wakil
Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menyebut dukungan masyarakat menjadi faktor
penting dalam percepatan pembangunan. “Atas
nama pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih atas hibah lahan ini
untuk kepentingan pendidikan,” ujarnya. Lahan
seluas 9,5 hektare untuk pembangunan sekolah tersebut merupakan hibah dari
keluarga H. Daniel Sutan Sinaro yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten
Tanah Datar pada 27 Februari 2026. Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody
Hanggodo juga telah meninjau lokasi pembangunan pada 29 Januari 2026 sebagai
bagian dari kesiapan proyek nasional tersebut. Sekolah
Rakyat ini dirancang menampung sekitar 3.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA
dengan biaya pendidikan yang ditanggung pemerintah. Pembangunan diperkirakan
membutuhkan anggaran sekitar Rp250 hingga Rp300 miliar dari pemerintah pusat. Namun,
kebutuhan terhadap fasilitas pendidikan bagi keluarga kurang mampu di wilayah
tersebut menjadi latar belakang utama pembangunan. Pemerintah menilai masih
terdapat keterbatasan akses pendidikan di sejumlah wilayah, terutama bagi anak
dari kelompok ekonomi rentan. “Sekolah
ini untuk anak-anak miskin dan rentan agar mereka bisa bersekolah seperti yang
lain,” ujar Dony Oskaria, dikutip dari tanahdatar.go.id. Selain
ruang belajar, Sekolah Rakyat akan dilengkapi fasilitas penunjang seperti
asrama, rumah ibadah, lapangan olahraga, dan klinik. Fasilitas ini dirancang
untuk mendukung kegiatan belajar sekaligus kebutuhan dasar siswa yang berasal
dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Di sisi
lain, pembangunan sekolah berskala besar ini juga berpotensi mendorong
aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, terutama selama masa konstruksi hingga
operasional sekolah. Meski demikian, pemerintah belum merinci dampak lanjutan
seperti kesiapan tenaga pendidik, sistem seleksi siswa, serta integrasi sekolah
dengan sistem pendidikan yang sudah ada di daerah. Jurnalis : Dina Safira – 3A D4 Bahasa Inggris
untuk KBP
Editor : Rahma Aurella – 3A D4 Bahasa
Inggris untuk KBP |